Indonesia merupakan salah satu negara dimana birokrasi nya belum maksimal penerapannya atas apa yang menjadi harapan masyarakat, hal ini dilihat dari adanya akselerasi yang bisa meningkatkan daya saing dan biasa kita dengar dengan sebutan krisis eksistensi hal ini dapat terjadi didasari oleh korupsi, pemerintahan yang tidak efisien, kebijakan dan anggaran yang tidak stabil, dan pada masa jabatan presiden Joko Widodo ini adanya seruan untuk melakukan reformasi birokrasi dimana untuk mengubah mindset dan juga struktural agar terciptanya Indonesia dengan birokrasi yang lebih efektif serta fleksibel. Birokrasi Indonesia juga sangat kaku dan hirarkies hal ini sangat sulit untuk menerima inovasi-inovasi sehingga tidak mudah untuk menyelesaikan persoalan yang datang seiring berkembangnya kecanggihan teknologi pada era global ini. Prinsip yang mendominasi ini makin membuat birokrasi Indonesia semakin menurun karena tidak mampu mengikuti zaman yang mana harus dilakukan sefleksibel mungkin demi mendapatkan hasil yang lebih baik. Selain dari hal diatas infrastruktur juga menjadi penghalang bagi birokrasi indonesia dalam mencipatakan tata kelola pemerintahan yang agile, pemerintahan yang cepat tanggap tentu saja membutuhkan infrastruktur yang memadai serta merata karena dengan adanya infrastruktur yang memadai maka dapat dengan mudah mengakses dan mengimplementasikan agile governance dengan baik.
Agile memang sudah diilustrasikan sebelumnya oleh schwab bahwa akan adanya revolusi 4.0 dimana didalamnya memuat digital fisik dan juga biologis dan tentu hal ini akan mempengaruhi manusia dan akan bergantung pada teknologi maka kita harus menyesuaikan posisi pada perubahan yang terjadi, dan tidak hanya itu schwab juga mengatakan bahwa revolusi ini akan sangat mempengaruhi ekonomi, bisnis, society nasional juga global. Manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi berperan sangat penting dalam menciptakan agile governance karena ini dapat melakukan tindakan secara cepat sesuai dengan perubahan lingkungan yang ada (Tiwana and Konsynski, 2010). Lalu bagaimana melihat tingkat kesiapan infrastruktur Indonesia khususnya dalam bidang Teknologi karena ini mendorong untuk melakukan pengambilan tindakan atau keputusan secara tepat dengan penggunaan peluang-peluang yang sangat strategis guna melakukan persaingan.
Agile governance memberikan pelajaran terkait daya saing diluar sana yang mampu kita hadapi secara kompetitif. Tetapi banyak tantangan yang harus dihadapi dalam menjalankan agile governance diantara tantangan tersebut seperti yang terjadi saat ini adalah dimulai dari pelayanan publik yang awalnya dilakukan secara luring dan harus berjalan daring pemerintah juga belum siap dalam melaksanakannya tetapi mau tidak mau untuk membawa perubahan harus bergerak cepat agar dapat seimbang dengan perubahan yang terjadi, Van der voorts menyarankan pemerintah untuk selalu melakukan adaptasi agar terjadi pemerintahan yang baik nantinya, agile governance merupakan teori yang mampu mengembangkan pemerintahan secara maksimal tidak hanya terbatas kemajuan teknologi tetapi terkait semua hal. Agile sangat berpotensi dalam menciptakan keberhasilan terutama pada manajemen publik karena dalam teori tersebut menganut prinsip-prinsip yang baik seperti selalu berinovasi dalam melakukan kebijakan-kebijakan tanpa terbatas atau terhalang oleh hirarki dan dengan tidak menganut kegagalan sama dengan 0 (nol) jadi disini tidak masalah jika terjadi kegagalan karena menjadikan kegagalan sebagai pelajaran,kemudian adanya budaya kolaborasi atau partisipasi hal ini tentu sangat baik dalam menerapkan agile governance tentunya karena tidak semua hal dapat dilakukan sendiri baik ide kreatifitas maupun dalam pelaksanaannya. Agile governance dan implikasinya pada manajemen publik ialah mampu mempertahankan dan menghadapi tantangan-tantangan serta berorientasi pada pelayanan teknologi guna menghasilkan pelayanan yang baik, transparan, dan juga output yang efektif serta efisien, agile governance berdampak sangat baik untuk masa depan apalagi dengan kemajuan dan perubahan yang semakin meningkat tetapi hal ini juga harus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai dalam mendukung pelaksanaannya.
References